Potret Kemiskinan Di Indonesia

Indonesia terkenal sebagai negeri yang kaya dengan sumber alam dan beraneka-ragam tumbuh-tumbuhan, dan sebagian besar tanahnya juga subur, bisa menghadapi kemiskinan yang demikian parah? Siapakah yang salah, dan apanya sajakah yang salah? Atau, siapa yang harus bertanggungjawab atas keadaan yang sudah membikin kesengsaraan puluhan juta, bahkan ratusan juta penduduk ini? Dan lagi, mohon juga ikut difikirkan akibat yang menyedihkan bagi generasi kita yang akan datang, kalau 27 persen dari anak-anak balita di seluruh Indonesia menderia kurang gizi dan busung lapar. Karena, anak-anak balita yang kurang gizi ini akan kurang normal pertumbuhannya, sehingga akan merusak mutu generasi kita di kemudian hari.

Kemiskinan itu adalah akibat perbuatan manusia-manusia juga, yang juga bisa dirubah atau dilawan bersama-sama. Sebab, walaupun banjir sering melanda berbagai daerah, atau gempa menggoncang banyak tempat, atau bahaya kekeringan menimpa banyak lahan, atau lumpur Lapindo sudah menenggelamkan banyak rumah penduduk, namun penderitaan banyak orang bisa ditanggulangi, dan kemiskinan bisa juga dikurangi, asal saja ada pengelolaan negara yang beres. Negara dan pemerintahan ini adalah bikinan manusia. Negara dan pemerintahan bisa baik, kalau dikelola oleh orang-orang yang baik dan dengan sistem yang baik pula. Dan orang-orang beserta sistem inilah merupakan unsur utama dari suatu kekuasaan politik.

Agar kemiskinan tidak sulit ditembus dan kesejahteraan tidak lagi menjadi barang mewah, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pembenahan, yakni:

Pertama, hubungan kekuasaan jangan menghilangkan kemampuan rakyat untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka, akses komunikasi demi terselenggaranya musyawarah untuk mufakat dibuka seluas-luasnya dan jangan terbuai dengan study banding keluar daerah atau keluar negeri sehingga persoalan sosial tidak terselesaikan.

Kedua, memberi peluang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan dan akses pasar) kepada mayoritas rakyat; Ketiga, membentuk mekanisme yang memadai untuk akumulasi pembangunan dan distribusi agar merata.

Keempat, melakukan integrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar domestik daripada pasar asing.

Kelima, mendorong peningkatan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial.

Keenam, membatasi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan dan menanggulangi pencemaran ekosistem secara proporsional sehingga tidak berdampak kepada orang miskin.

Ketujuh, menjauhkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi rakyat, yang memacu bertambahnya penumpukan pendapatan dan kesejahteraan bagi segelintir orang.